Kisruh Freeport dan Resolusi Ambon ala Tanwir Muhammadiyah


Beberapa hari yang lalu tepatnya pada tanggal 24-26 Februari 2017, Muhammadiyah telah melaksanakan salah satu agenda nasionalnya yaitu Tanwir Muhammadiyah. Tanwir merupakan agenda Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang posisinya berada satu tingkat di bawah Muktamar. Agenda yang dilaksanakan minimal tiga kali dalam satu periode ini biasanya membahas terkait progress report paska muktamar dan pembahasan isu-isu kontemporer yang nantinya menjadi lahan garapan Muhammadiyah pada muktamar berikutnya.
 Pada pemilihan lokasi tanwir pertama di Periode 2015-2020 ini, Muhammadiyah lebih bergeser ke Indonesia bagian timur tepatnya di Kota Ambon setelah kemarin memilih Indonesia bagian tengah di Kota Makassar sebagai lokasi Muktamar. Pemilihan Kota Ambon sebagai tuan rumah tentunya memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Bagi Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, salah satu pertimbangan memilih Kota Ambon sebagai lokasi tanwir adalah bentuk dari perhatian dakwah Muhammadiyah terhadap Indonesia bagian Timur.
Selain tempat, pemilihan tema pada tanwir kali ini juga tidak kalah menarik. Dengan mengusung tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan”, Tanwir Muhammadiyah kali ini tentunya mengharapkan adanya resolusi sosial yang berdaulat dan adil untuk masyarakat Indonesia yang lebih maju. Tema ini semakin seksi tatkala kemunculannya bertetapatan dengan mencuatnya permasalahan PT Freeport Indonesia (PT FI) yang kehadirannya selama lima puluh tahun dinilai tidak memberikan kemajuan dan kedaulan sosial yang berarti bagi Indonesia, khususnya masyarakat Papua.
Polemik dan Ancaman Freeport
Kisruh dan kehebohan PT FI tentunya sudah menjadi pembahasan yang terlalu sering dan bahkan sudah membosankan. Namun, polemik yang muncul belakangan ini tidak bisa dianggap biasa seperti polemik-polemik sebelumnya. Jika sebelumnya, polemik itu muncul tatkala pemerintah membuat kebijakan yang pro-Freeport dan membuat geram masyarakat Indonesia maka, polemik yang paling anyar ini, justru terjadi antara pemerintah melawan PT FI.
Polemik antara pemerintah dan PT FI bermula tatkala pemerintah melalui Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) nomor 5 dan 6 tahun 2017. Dengan permen ini maka semua perusahan tambang wajib mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri dan tidak boleh melakukan eksport konsentrat. Apabila perusahan tidak bisa melaksanakan peraturan tersebut maka mereka harus memilih salah satu jalan keluar berikut yaitu; (1) membangun smelter dalam 5 tahun ke depan, (2) membayar pajak eksport maksimal 10%, (3) menjual 51% saham dalam 10 tahun, atau (4) merubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Pada kasus ini, PT FI memilih poin nomor empat yaitu merubah status perusahan dari KK menjadi IUPK. Setelah perubahan status tersebut, polemik yang terjadi belum juga selesai. PT FI yang pada dasarnya sama dengan perusahan bisnis pada umumnya yang menaruh untung di atas rugi, masih mengajukan persyaratan menang buat mereka. Diantara persyaratan itu adalah mareka hanya bersedia melepas 30% saham mereka dari 51% yang disyaratkan pemerintah. Selain itu, PT FI juga tidak mau menggunakan aturan pajak yang bisa berubah (prevailing) yang sesuai ketentuan tapi memilih menggunakan aturan pajak tetap (nail down) yang berlaku pada KK.
Melihat lebih banyak mudharat daripada kebaikan pada persyaratan yang diajukan PT FI, pemerintah akhirnya memilih untuk menolaknya. Mendapatkan penolakan, PT FI pun melancarkan ancaman kepada pemerintah yaitu dengan merumahkan ribuan pekerja lokal yang ada di Timika – Papua dan akan mengajukan gugatan ke Arbitrase Internasional. Tak mau tanggung, PT FI pun memberikan tenggat waktu selama 120 hari terhirung sejak 12 Januari 2017.
Pemerintah dan Muhammadiyah menghadapi Freeport
Meskipun Menteri ESDM, Ignasius Jonan menganggap Freeport ibarat hanya sebesar sapi bukan gajah namun, dua ancaman yang dilayangkan PT FI tidak bisa dianggap remeh. Hilangnya pekerjaan 32 ribu orang di Timika tentunya akan mengganggu stabilitas di Papua sehingga, dibutuhkan langkah strategis untuk mengantisipasi hal tersebut. Dalam hal pertarungan di Arbitrase Internasional, Indonesia pada 2007 silam harus menelan pil pahit setelah Pertamina kalah melawan Karaha Bodas Company (KBC). Akibat kekalahan pada sidang yang dilaksanakan di Swiss tersebut, Pertamina harus membayar ganti rugi sebesar 261 juta US$. Sehingga, belajar dari kekalahan Pertamina tersebut, pemerintah memerlukan perisiapan yang lebih matang, baik secara berkas dan argumen sebelum benar-benar maju melawan PT FI di sidang Arbitrase Internasional nanti.
Selain kesiapan dari pihak pemerintah, bantuan dari pihak lain pun dirasa perlu untuk mendorong pemerintah menghadapi PT FI. Dalam hal ini, Muhammadiyah melalui Resolusi Ambon pada acara tanwir kemarin mencoba memberikan gambaran solusi. Pada poin satu sampai tiga, Muhammadiyah mencoba memberikan gambaran jelas bahwa kedaulatan dan keadilan sosial merupakan azas, nafas, dan tujuan bergeraknya Bangsa Indonesia. Sehingga, mewujudkannya melalui nasionalisasi aset PT FI merupakan salah satu keniscayaan yang harus dipilih.
Pada poin empat, Muhammadiyah mengingatkan bahwa perjuangan mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial memerlukan perjuangan panjang dan komitmen yang tinggi antara pemerintah, partai politik, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. Apalagi dalam hal menghadapi PT FI, kerjasama internal Bangsa Indonesia sangat diperlukan. Jangan sampai ada lagi musuh dalam selimut seperti tragedi “papa minta saham” beberapa waktu yang lalu.
Di poin terahir dari Resolusi Ambon tersebut, Muhammadiyah mencoba membesarkan hati pemerintah dalam menghadapi dominasi kelompok atau kekuatan politik tertentu dan terlebih kekuatan pemodal asing. Pemerintah diminta untuk tegas dan percaya diri dalam menjalankan kebijakan yang pro rakyat kecil. Oleh karenya, pemerintah harus mendorong masyarakat berperan luas sebagai kelompok kritis, penyeimbang dan mitra strategis dalam memperkuat kedaulatan dan keadilan sosial Bangsa Indonesia.

*Tulisan ini telah dimuat di website www.pwmu.co dengan judul yang sama.


Andi Akbar Tanjung

Tidak ada komentar:

Posting Komentar