Malang Raya; Pemekaran atau Pemerataan Wilayah



Sejak dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999, maka setiap daerah diberikan kewenangan dalam mengatur daerahnya masing-masing atau yang dikenal dengan sistem Otonomi Daerah. Pemberlakuan otonomi daerah ini kemudian merubah haluan sistem pemerintahan Indonesia dari sentralistis menjadi desentralistis. Dengan perubahan haluan tersebut, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
Pada hakikatnya, penerapan sistem otonomi daerah di atas bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat di daerah-daerah tanpa harus menunggu perintah dan campur tangan pemerintah pusat secara langsung. Sehingga, diperlukan “pemerintah-pemerintah kecil” yang bertugas untuk mengatur dan mengelola daerah mereka sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Namun, semua hal yang diniatkan untuk kebaikan belum tentu berakhir dengan baik pula.
Penerapan sistem otonomi daerah sampai pada tingkat Kabupaten/Kota ini kemudian memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk berkreasi memajukan daerahnya. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka berubah menjadi penguasa-penguasa kecil yang lebih mementingkan diri dan kelompoknya. Faktanya, sebanyak 343 pemerintah daerah setingkat Bupati/Walikota yang terjerat kasus korupsi di tahun 2016.
Pemekaran; antara Potensi dan Ambisi
Dengan legitimasi dari sistem otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk memimpin suatu daerah mendorong banyak pihak ingin menjadi “raja kecil”. Melihat kebutuhan memimpin di suatu daerah terbatas dan kecilnya kemungkinan untuk beradu pada pilkada membuat mereka menempuh jalur lain yaitu pemekaran wilayah.
Secara mendasar, pemekaran wilayah memiliki tujuan mulia yaitu untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih luas dan pengembangan potensi daerah yang lebih masif. Sebagai contoh, salah satu alasan yang diangkat pada pemekaran wilayah Kabupaten Malang yaitu untuk mempermudah pelayanan publik dan administrasi bagi masyarakat yang berada di bagian barat (Pujon, Ngantang, dan Kasembon). Sehingga, mereka tidak perlu lagi melewati Kota Batu dan Kota Malang untuk bisa sampai di pusat pemerintahan Kabupaten Malang di Kepanjen. Hal ini bisa kita sebut sebagai potensi.
Potensi di atas jika dikelola dengan baik tentu hasilnya akan baik pula buat masyarakat Namun, yang terjadi di banyak daerah, pemekaran wilayah lebih banyak bernuasa ambisi daripada potensi. Bagaimana tidak, pemekaran wilayah menjadi salah satu jalan ampuh untuk memunculkan jabatan-jabatan baru seperti bupati/walikota, kepada dinas, DPRD, dsb. Sehingga, inilah yang mendorong banyak orang bersuara tentang pemekaran wilayah untuk membangun potensi daerah namun dengan niat ambisi peribadi.
Kesenjangan Wilayah Malang Raya
Akhir-akhir ini, setelah masuknya Kabupaten Malang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang akan dimekarkan, wacana pemekaran wilayah kembali heboh. Kali ini, berbagai spekulasi wacana ditawarkan misalnya bahwa pemekaran hanya terjadi di tingkat kecamatan yang dinilai terlalu besar. Selain itu, wacana pemekaran wilayah Kabupaten Malang bagian utara yang sempat mencuat paska pilkada 2015 juga kembali ditawarkan.
Apapun wacana yang ditawarkan, kita perlu melihat bahwa pemekaran wilayah secara subtansial bertujuan untuk keadilan dan pemerataan pelayan publik. Sehingga, berbicara wacana pemekaran wilayah Kabupaten Malang, penulis merasa perlu untuk melihatnya dari kaca mata Malang Raya. Hal ini mengingat bahwa berbicara Malang Raya maka di dalamnya ada Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Ketiga wilayah ini bisa dikatakan saudara namun secara subtansi wilayah terjadi beberapa kesenjangan.
Mari kita memulai dari luas wilayah di Malang Raya dimana Kab. Malang menempati posisi pertama dengan luas 353.486 ha, Kota Malang 25.210 ha, dan Kota Batu 19.908 ha. Kesenjangan luas wilayah tersebut juga berdampak pada jumlah penduduk dimana Kab. Malang dihuni lebih dari 3.000.000 penduduk dibanding Kota Malang yang hanya 800.000 lebih dan Kota Batu 200.000 lebih.
Kesenjangan luas wilayah dan jumlah penduduk dari ketiga wilayah tersebut tentu berdampak pada lambatnya kemajuan yang ada. Misalnya dari segi APBD, Kab. Malang dengan APBD 3 triliun lebih harus mengembangkan dan memajukan 33 kecamatan sedangkatn Kota Malang dengan APBD 2 triliun lebih hanya melayani 5 kecamatan. Hal inilah yang menjadi pokok masalah dimana hampir setiap tahun Kabupaten Malang berteriak untuk dimekarkan.
Skema Pemerataan Wilayah Malang Raya
Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Malang, skema pemerataan wilayah di Malang Raya dirasa lebih tepat daripada melakukan pemekaran wilayah yang berarti membentuk kabupaten/kota yang baru. Apalagi mengingat, filosofi mendasar dari otonomi daerah adalah untuk mempermudah pelayanan masyarakat yang tidak selalu harus menempuh jalur pemekaran wilayah. Sehingga, asas persaudaraan yang saling berbagi beban dari ketiga wilayah di Malang Raya dirasa lebih perlu daripada harus melahirkan saudara (kabupaten/kota) baru.
Skema pemeratan wilayah di Malang Raya bisa dilakuan dengan pengalihan beberapa kecamatan di Kabupaten Malang kepada Kota Batu dan Kota Malang. Mengingat potensi kedua kota tersebut cukup kuat untuk melakukan ekspansi pengembangan potensi dan pelayanan publik. Kota Batu bisa meringankan beban pelayan publik Kabupaten Malang dengan mengambil enam kecamatan terdekat yaitu Pujon, Ngantang, Kasembon, Dau, Karangploso, dan Wagir. Sehingga, masyarakat yang ada di enam kecamatan tersebut bisa lebih mudah dalam menjangkau pusat pemerintahan daerah.
Demikian halnya dengan Kota Malang yang bisa “mengasuh” lima kecamatan terdekat yaitu  Singosari, Lawang, Jabung, Pakis, dan Tumpang. Beberapa kecamatan tersebut juga bisa memberikan potensi pengembangan kawasan industri bagi Kota Malang. Apalagi jika memanfaatkan kerjasama dengan kampus-kampus yang ada. Skema pemeratan wilayah di Malang Raya bisa menjadi solusi terbaik daripada pemekaran wilayah dimana secara mendasar membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar disamping potensi munculnya ambisi “raja kecil” di daerah baru.

*Tulisan ini telah dimuat di kolom Opini Koran Malang Post edisi 22 Maret 2017.

Andi Akbar Tanjung

Tidak ada komentar:

Posting Komentar