UN dan Paradigma Pendidikan Indonesia


 

           John Dewey seorang filsuf pendidikan asal Amerika Serikat pernah berkata bahwa “education is not preparation for life but education is life itself”. Dari pernyataan tersebut, sang filsuf memandang pendidikan tidak lagi sebagai sebuah proses untuk persiapan hidup di masa depan karena pada hakikatnya pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Sehingga, pendidikan harus menjadi bagian dari proses kehidupan seseorang. Hal ini berarti bahwa tanpa pendidikan maka akan ada kecacatan proses dari kehidupan orang tersebut.
Bagaimana seseorang, sekelompok, atau bahkan suatu negara memandang dan memperlakukan pendidikan itu tergantung dari filosofi pendidikan yang dianutnya. Menurut Willian F. O’neil dalam bukunya yang berjudul “Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophy”, filosofi pendidikan pada dasarnya memiliki kesamaan yang sangat identik dengan ideologi pendidikan. Hal ini didasari karena baik filosofi ataupun ideologi pendidikan pada akhirnya akan melahirkan sebuah paradigma pendidikan.
Semua perangkat yang ada pada proses pendidikan seperti kurikulum, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran, sampai pada teknik evaluasi pendidikan hanyalah muara akhirnya dari paradigma pendidikan yang dianut oleh suatu negara. Misalnya Amerika yang menganut paradima pendidikan sekuler/liberal. Dengan paradigma pendidikan tersebut tentu tidaklah mengherankan ketika pelajaran agama tidak dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan mereka.

Membaca Pradigma Pendidikan UN
Pada hakikatnya ada banyak paradigma di dalam pendidikan namun, secara subtansi mereka memiliki kesamaan di beberapa aspek. Di dalam buku yang sama, William F. O’neil menyebutkan setidaknya dua idelogi pendidikan yang menjadi hulu dari berbagai jenis paradigma pendidikan tersebut yaitu ideologi pendidikan konservatif dan liberal. Kemudian di bagian pengantar buku William F. O’neil versi Bahasa Indonesia, Dr. Mansoer Fakih menambahkan satu ideologi pendidikan yaitu ideologi pendidkan sosial-kritis.
Ideologi pendidikan konservatif atau yang dikenal juga dengan idelogi tradisional merupakan ideologi yang marak dipraktekkan di era kegelapan Eropa. Pada saat itu, ilmu pengetahuan harus bersumber dari fatwa Gereja sehingga mengakibatkan ilmu pengetahuan harus bersujud kepada dogma agama. Pada tataran praksis, ideologi ini menempatkan siswa sebagai objek dan guru sebagai subjek pengatahuan. Baru kemudian pada masa pencerahan (aufklarung), muncullah ideologi pendidikan liberal yang menjadi antitesis dari ideologi pendidikan konservatif.
Ideologi pendidikan liberal yang berakar pada filsafat pendidikan eksistensialisme, meyakini bahwa manusia haruslah menunjukkan eksistensinya pada perkembangan pengetahuaannya sendiri. Sehingga, pada prakteknya siswa menjadi subjek seutuhnya dalam proses pembelajaran dan harus terlepas dari dogma-dogma yang ada termasuk dari guru sendiri. Adapun, ideologi pendidikan sosial-kritis yang ditawarkan Dr. Mansoer Fakih, memandang bahwa proses pembelajaran adalah proses penyadaran manusia terhadap realitas yang ada di sekeliling mereka. Sehingga, akan lahir manusia-manusia yang kritis dan sadar akan ketimpangan yang ada.
Ketiga idelogi pendidikan di atas kemudian bisa menjadi alat bedah kita dalam menganalisis paradigma pendidikan Indonesia melalui paraktek Ujian Nasional (UN). Menurut Paulo Freire yang mencetuskan ideologi pendidikan sosial-kritis, sistem pendidikan yang diterapkan suatu negara tidak bisa terlepas ideologi yang dianut penguasa negara trersebut. Sehingga, UN yang pelaksaanaanya batal dimoratorium oleh Presiden Jokowi, disadari atau tidak merupakan produk dari sebuah bangunan ideologi penguasa di Indonesia.
Dalam prakteknya, UN yang menggunakan jenis soal pilihan ganda dapat kita kategorikan sebagai bagian dari idelogi pendidikan konservatif. Mengingat UN merupakan salah satu peninggalan dari sistem pendidikan Orde Baru yang awalnya bernama Ujian Negara. Selama 31 tahun masa kepemimpinan Soeharto, ilmu pengetahuan di Indonesia harus dikebiri oleh kemauan dan dogma penguasa. Sehingga, pada saat itu sekolah tidak lebih dari sebuah tempat untuk mendoktrin dan melegitimasi ideologi penguasa.
Paska reformasi, sistem pendidikan Indonesia berusaha diarahkan ke arah yang lebih merdeka dan bebas dari intervensi penguasa secara langsung. Pendidikan berusaha meninggalkan sistem otoritarian dalam pelaksanaannya. Perangkat pelaksana pendidikan mulai dari kepala sekolah sampai siswa dapat menjalankan proses pendidikan secara leluasa.
Di sisi lain, ketika kita meninjau pelaksanaan UN berdasarkan sistem evaluasi pembelajaran maka, tentu UN belum memenuhi syarat komprehensifitas dan relibilitas suatu tes. Ketimpangan yang terjadi pada UN yang menggunakan jenis soal pilihan ganda yaitu, belum bisa menguji kemampuan siswa secara menyeluruh atau komprehensif karena hanya berfokus pada keterampilan kognisi dan menafikkan keterampilan yang lain.
Ketimpangan yang lain yaitu tidak adanya sinkronisasi antara Kurikulum Nasional (Kurikulum 2013) dengan sistem pengujian pada UN. Kurikulum Nasional yang di dalamnya memiliki beberapa kompetensi dasar bagi seorang siswa tidak bisa terwakilkan pada UN seperti absennya pengujian kompetensi karakter siswa. Hal inilah yang membuat relibitas test pada UN masih dipertanyakan.
Dengan berfokusnya UN pada nilai kognisi maka yang hadir di masa depan adalah manusia yang terkekang oleh nilai angka dan jauh dari nilai sosial. Manusia yang hanya dikerahkan pada perkembangan kognisi inilah yang menjadi ciri dari ideologi pendidikan liberal. Ujungnya pun bisa ditebak yaitu lahirnya manusia yang kuat secara kognisi namun lemah pada kemampuan analisis sosial.
Republik ini memang diakui telah melahirkan banyak orang cerdas namun ketika mereka dihadapkan pada ujian sosial masyarakat tidak banyak yang bisa lulus. Mereka kehilangan kemampuan kritis dan karakter sosial. Hal inilah yang kemudian dikecam oleh mereka yang meyakini ideologi pendidikan sosial-kritis. Bagi mereka, pendidikan yang difokukan pada nilai, angka, dan selembar ijazah hanya akan memuaskan kebutuhan pasar bukan untuk kemajuan sosial masyarakat.
Dengan sistem UN yang seperti ini maka tentu harapan seorang John Dewey yang menginginkan pendidikan menjadi bagian dari proses kehidupan belum bisa hadir di Indonesia. Bagaimanapun, UN hari ini hanya menjadi proses untuk mempersiapkan masa depan yang fokus untuk bekerja sesuai kebutuhan pasar yang ada.
----
Akbar

Andi Akbar Tanjung

Tidak ada komentar:

Posting Komentar