Debat Pilpres Ketiga; Guru adalah Kunci Pendidikan*

Sumber Gambar: www.republika.co.id

Tidak ada satu pun negara yang mutu pendidikannya mampu melampaui mutu gurunya
– Prof. Furqon, Ph.D.  (Mantan Rektor UPI) -

Pertarungan perebutan gelar orang nomor satu di republik ini semakin mendekati babak akhir. Minggu, 17 Maret 2019 merupakan hari pelaksanaan Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) Putaran Ketiga yang berarti tersisa dua putaran lagi sebelum kita memasuki pertarungan sesungguhnya yaitu hari pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Seperti yang kita ketahui, debat pilpres putaran ketiga ini akan mempertemukan calon wakil presiden dari kedua kubu yaitu KH. Ma’aruf Amin dan Sandiaga Uno dengan tema debat pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Demi tersajinya opini yang sesuai dengan konsentrasi dan keahlian penulis maka tulisan ini hanya berfokus pada salah satu topik dari tema debat di atas yaitu pendidikan.
Berbicara soal permasalahan pendidikan Indonesia ibarat membicarakan satu topik yang sangat abstrak, kompleks, bahkan cenderung utopis. Namun, apapun wujudnya, pendidikan telah dipercaya dan dibuktikan oleh banyak negara sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam merubah nasib suatu bangsa. Sebut saja Jepang dan Malaysia yang berhasil bangkit paska penjajahan berkat perhatian mereka terhadap kualitas pendidikan khususnya guru. Penulis sangat percaya bahwa benang merah dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Seperti ungkapan dari Prof. Furqon, Ph.D. di atas bahwa kualitas pendidikan suatu negara tidak akan melampaui kualitas gurunya. Artinya bahwa kondisi pendidikan kita hari ini adalah cerminan dari kualitas guru Indonesia secara umum.
Melihat betapa pentingnya memperhatikan kualitas guru Indonesia, menjadi suatu keharusan bagi pasangan calon presiden yang bertarung untuk bisa menawarkan dan juga melaksakan program terbaik mereka di sektor pendidikan. Menjelang debat putaran ketiga, penulis telah mencari informasi tentang program-program di bidang pendidikan dari masing-masing pasangan calon presiden. Sejujurnya, penulis sedikit kesulitan untuk menemukan sumber resmi yang memaparkan tentang program pendidikan kedua pasangan calon presiden. Bahkan di website resmi kampanye merekapun tidak dijelaskan secara konkrit tentang peningkatan kualitas guru.
Berbekal informasi dari berbagai portal berita terpercaya, untuk urusan pendidikan, Paslon 01 hanya kembali mengeluarkan program “kartu-kartuan” berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah (CNN Indonesia, 11/3). Adapun Paslon 02 berjanji akan tingkatkan status guru honorer (Tribun News, 27/2). Sangat sulit untuk menemukan (jika tidak ingin dikatakan tidak ada) program dari kedua calon yang benar-benar mampu menjadi solusi terhadap persoalan kualitas guru Indonesia. Sehingga, sebagai masukan, yang semoga dibaca oleh Tim Sukses ke dua paslon, berikut dua hal yang perlu diperhatikan oleh kedua pasangan calon presiden.

Mempersiapkan Hulu bukan Mengutuk Hilir
Berdasarkan data dari UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, kualitas guru Indonesia menempati posisi paling bawah dari 14 negara berkembang di dunia. Fakta tersebut sudah kita sadari dan bahkan telah menjadi tema seminar pendidikan yang berulang-ulang dibahas di pelbagai kampus ternama Indonesia. Namun, apa yang kita lakukan hanyalah mengutuk kondisi yang terjadi di hilir tanpa melihat kondisi di hulu. Ibarat kebakaran hutan, kita sibuk mengutuk asap tapi lupa mematikan apinya.
Yah, persoalan kualitas guru Indonesia harus kita mulai dari peningkatan kualitas calon guru yang serius dan tegas. Lembaga yang kemudian bertanggung jawab terhadap penjaminan kualitas calon guru adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Berdasarkan data dari Kemenristekdikti, hingga tahun 2017, terdapat 450 LPTK dimana lebih dari 300 diantaranya mendapatkan akreditasi dibawah B. Dari sini kita bisa melihat kualitas mesin produksi guru yang setiap tahunnya mencetak sekitar 200 – 300 ribu sarjana bergelar S.Pd.
Jika kondisi ini terus dibiarkan maka semua usaha pemerintah dalam memperbaiki pendidikan Indonesia hanya ibarat hamster yang berlari di lingkaran berputar. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya sebuah kurikulum yang sangat bagus tapi dijalankan oleh guru yang tidak berkualitas. Atau anak-anak berbakat Indonesia yang diajar oleh guru tidak berkompeten. Sehingga calon presiden yang bertarung sudah saatnya untuk membuat terbosan dengan meningkatkan kualitas LPTK. Kemudian jika terpilih nanti harus berani menertibkan LPTK yang tidak bisa mencapai standar kualitas yang ditentukan.

Antara Kejahteraan dan Pengembangan Diri
Sudah sangat lazim dalam kampanye politik, para pasangan calon presiden hanya akan mengumbar program yang terdengar “seksi” dan menarik bagi para konstituennya. Di bidang pendidikan sendiri, peningkatakan kesejahteraan guru menjadi salah satu bahan kampanye yang cukup laris di setiap pemilihan presiden. Namun, sesungguhnya program ini sangat sulit untuk bisa dikatakan sebagai solusi yang subtansial dalam peningkatan kualitas guru. Kita bisa melihat berbagai janji program kesejahteraan guru di setiap musim pilpres seperti pengangkatan guru honorer K2 dan program sertifikasi guru dimana keduanya bermuara pada terbangunnya mindset guru hanya mengejar kesejahteraan dan lupa pada pengembangan diri.
Jika para pasangan calon presiden benar-benar serius dalam meningkatkan kualitas guru di hilir maka sudah saatnya untuk menelurkan trobosan program yang lebih subtansial. Misalnya dengan melakukan pemutakhiran dari sistem pelatihan pengembangan guru. Selama ini, berbagi program pelatihan guru yang sudah ada belum memadai jikapun ada yang bagus hanya menyasar sebagian kecil guru di Indonesia. Sebagai solusi konkrit, langkah ini bisa dimulai dengan memaksimalkan fungsi dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan cara ini kemudian diharapkan pemerintah bisa menghadirkan wadah pengembangan diri yang lebih berkualitas dan menyeluruh bagi guru-guru di Indonesia.
Pada akhirnya, program pendidikan yang dimulai dari hulu sampai ke hilir ini diharapkan mampu menjadi “jualan” segar dalam kampanye kedua pasangan calon presiden yang berlaga. Sehingga, tujuan kampanye tidak lagi untuk sekedar meraup suara tapi juga menawarkan program yang secara subtansi bisa menyelesaikan persoalan yang ada.

*Tulisan ini telah dimuat pada Rubrik Opini Koran Malang Post pada Selasa, 19 Maret 2019.

Andi Akbar Tanjung

Tidak ada komentar:

Posting Komentar